Cerita datang dari ahli waris, sebut saja Rona yang mengeluhkan dirinya hanya dilayani oleh petugas keamanan (security) dan kebersihan (cleaning service). Hal ini berdampak pada informasi dan komunikasi yang tidak efektif, yang memaksa ia harus bolak balik mengurus jaminan kematian suaminya.
"Kaya security sama cleaning service kan tugasnya perantara doang. Enggak ada sama sekali petugas dari BPJS-nya yang ada di depan ketemu langsung sama peserta atau ahli waris. Ini gimana pelayanan begini? Harusnya petugas BPJS itu yang di depan karena dia yang tahu informasi secara jelas dan detail," katanya kepada Ayobekasi.net, Selasa (13/10/2020) sore.
Pantauan Ayobekasi.net di lokasi, peserta yang ingin mengajukan klaim memang hanya ditemui oleh sejumlah petugas keamanan di bagian depan dan petugas kebersihan di bagian belakang. Hal ini diketahui dari name tag yang dikalungkan ke leher.
Khusus petugas kebersihan, mereka memakai seragam BPJS Ketenagakerjaan. Tugas mereka adalah menerima berkas, memberi nomor antrean, memanggil peserta, kemudian membawa kembali berkas peserta yang dianggap tidak lengkap.
Sementara security di bagian depan, selain menjaga ketertiban, juga diamanatkan tugas tambahan memeriksa berkas peserta dan memberi nomor antrean. Tak beda jauh dengan petugas kebersihan di bagian belakang. Lalu, dimana pegawai BPJS Ketenagakerjaan-nya? Tentu mereka berada di dalam ruangan untuk memberi pelayanan juga. Tapi, khusus kepada peserta atau ahli waris yang dianggap memenuhi persyaratan atau berkasnya dinyatakan lengkap.
"Harusnya pegawai BPJS-nya langsung juga harus ada di depan sebagai jembatan komunikasi antara peserta dengan staf bagian klaim. Ini kita mau tanya cuma bisa sampai security sama cleaning service yang mereka juga enggak dibekali pengetahuan yang cukup untuk mengakomodir pertanyaan kita," ujar salah satu peserta lain, sebut saja Deny.
Warga Bekasi Selatan itu pun mengaku kecewa dan meminta Presiden Joko Widodo untuk turun langsung alias blusukan ke BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi agar tahu betapa buruknya pelayanan birokrasi di sana.
"Tolong Pak Jokowi cek langsung deh ke sini. Katanya Bapak kan mau mempermudah birokrasi, birokrasi satu pintu kan katanya? Ini kami mengajukan klaim aja syarat dokumennya banyak banget, harus ini itu, belum lagi kalau kartunya masih aktif harus urus dulu ke sana sini. Ditambah lagi antre di sini lamanya bukan main," kata dia.
Salah satu petugas kebersihan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa manajemen BPJS Ketenagakerjaan Bekasi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada mayoritas pegawai. Alhasil, pelayanan menjadi sangat lambat dan merugikan peserta.
"Iya tolong maklum soalnya pegawainya cuma ada dua orang di dalem yang meriksain berkas," ujar dia.
Dia menjelaskan, dalam sehari pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Dengan hanya dua pegawai yang bekerja di kantor, otomatis hingga pukul 17.00 WIB masih ada peserta yang belum terlayani.
"Kami juga enggak mau mempersulit peserta, karena pegawai di dalam pun bekerja maksimal kepingin cepat juga," katanya.
Ayobekasi.net sedang berusaha meminta klarifikasi dari manajemen BPJS Ketenagakerjaan Bekasi. Namun, hingga Rabu (14/10/2020) pagi belum berhasil mendapat informasi.
