Yamaha

Heboh Aisha Weddings, Ulama Perempuan Indonesia Angkat Bicara

  Kamis, 11 Februari 2021   Icheiko Ramadhanty
Wedding organizer Aisha Weddings atau WO Aisha Weddings sediakan paket poligami sampai nikah siri. (dok)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Beberapa terakhir ini, sosial media dihebohkan dengan  promosi kawin anak, nikah siri, dan poligami yang dilakukan oleh Aisha Weddings.

Warganet di sosial media yang mengkritik keras promosi tersebut karena dinilai melanggar banyak undang-undang.

Pelanggaran terhadap banyak undang-undang itu juga dibenarkan oleh Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Ketua Majlis Musyawarah KUPI Badriyah Fayumi, mengatakan apa yang dilakukan oleh Aisha Wedings jelas melakukan pelanggaran secara terang-terangan terhadap UUD RI 1945, Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Perlindungan Anak dan berpotensi serta melanggar Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

”Negara tidak boleh membiarkan terjadinya sejumlah pelanggaran, demi tertib hukum dan perlindungan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Kamis (11/2/2021).

Hal kedua yang disoroti KUPI yaitu Aisha Wedings melakukan promosi kawin anak, nikah siri dan poligami yang dinarasikan sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan adalah pelecehan agama, karena memanfaatkan agama. KUPI menilai tersebut bertujuan untuk bisnis dan eksploitasi seksual anak perempuan.

Badriyah menegaskan eksploitasi seksual anak perempuan dengan modus kawin anak, nikah siri dan poligami jelas bertentangan dengan prinsip Tauhid yang melarang penundukan manusia yang lemah yaitu anak perempuan oleh manusia lainnya yang punya kekuatan, kekuasaan dan otoritas.

Dia membeberkan bahwa sesungguhnya perkawinan anak, nikah siri dan poligami dalam realitanya juga lebih banyak membawa kemadlaratan, kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan, sehingga upaya promosi kawin anak, nikah siri dan poligami ini semestinya tidak terjadi. 

”Dengan promosi kawin anak, nikah siri, poligami adalah kemunduran peradaban dan merendahkan harkat dan martabat perempuan, khususnya anak perempuan karena menjadikan mereka sebagai obyek seksual semata,” tegas perempuan yang juga mengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an Wal Hadist.

Dia menjelaskan, anak perempuan adalah manusia yang utuh dan berhak mendapatkan pendidikan, pengembangan diri, perlindungan kesehatan dan hak reproduksi, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI 1945, UU Perkawinan, UU ITE, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di tempat yang sama, Sekretaris Majlis Musyawarah KUPI Masruchah mengatakan KUPI mendukung upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) yang membawa kasus ini ke ranah hukum.

”Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya dapat memproses dan menyelesaikan kasus ini secara hukum agar kasus serupa tidak terulang,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap, Kepolisian RI bisa melakukan penyelidikan tentang kemungkinan adanya jaringan perdagangan orang atau jaringan pedofilia di balik promosi ini. Diungkap olehnya, Jaringan KUPI mendukung dan siap bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk terus melakukan edukasi mengenai kawin anak, nikah sirri dan poligami serta dampak dan madlaratnya bagi perempuan.

”Kami juga meminta Kemenkominfo untuk memblokir aishawedding.com dan situs-situs sejenis,” ucapnya.

Terakhir, pihaknya mendukung DPR RI dan pemerintah untuk segera menuntaskan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kasus ini membuktikan bahwa kawin paksa dan eksploitasi seksual itu nyata adanya.

”Oleh karenanya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diharapkan menjadi payung hukum untuk melindungi korban dan calon korban, sekaligus menindak pelaku merupakan sesuatu yang mendesak,” pungkasnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar