Yamaha

PSBB Jakarta, Tiga Faktor Penting Ini Diawasi untuk Wilayah Perkantoran

  Selasa, 15 September 2020   Icheiko Ramadhanty
ilustrasi (Freepik)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di DKI Jakarta sudah memasuki hari kedua setelah resmi diberlakukan mulai Senin (14/9/2020). Dalam penerapan PSBB kali ini, ada tiga faktor yang akan diawasi. 

Pertama, ketentuan pembatasan karyawan yang bekerja di kantor maksimal 25% dari seluruh karyawan. Kedua, kepatuhan protokol kesehatan. Ketiga, penemuan karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19. 

Atas dasar itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengerahkan personel untuk mengawasi pelaksanaan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa PSBB ini. 

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan masing-masing suku dinas (sudin) membentuk lima tim dan satu timnya terdiri dari empat hingga lima orang. 

"Jadi ada sekitar 25 tim, beranggotakan sekitar 100-an anggota yang akan secara intensif melakukan pengawasan protokol dan pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan selama PSBB ini," ujar Andri, dilansir dari beritajakarta.id, Selasa (15/9/2020). 

Andri menjadwalkan, setiap tim melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan atau tempat kerja dalam satu hari. Dia menjelaskan, objek yang diawasi ketat selama PSBB ini yaitu penerapan protokol kesehatan, kapasitas atau jumlah karyawan, dan karyawan yang terpapar Covid-19. Sebagai informasi, dalam PSBB kali ini, perusahaan esensial atau yang dikecualikan boleh beroperasi dengan tetap melaksanakan pembatasan karyawan sebesar 50% dan melaksanakan protokol kesehatan.

Sementara itu, terhadap perusahaan non esensial atau yang tidak dikecualikan boleh beroperasi, namun membatasi maksimal 25 persen karyawannya. 

Andri menambahkan, untuk mengukur jumlah karyawan yang boleh bekerja dari kantor sesuai dengan proporsi 25 persen dari total jumlah karyawan, dapat dilihat dari data wajib lapor perusahaan yang diberikan pada saat mengurus surat-surat atau administrasi perusahaan yang bersangkutan. 

Dari data wajib lapor itu, dapat terlihat jumlah karyawan di perkantoran/perusahaan tersebut. 

"Data ini sudah tersimpan di database kami maupun Kementerian Tenaga Kerja. Dari situ bisa diukur, tinggal kita cocokan saja," pungkasnya. 

Adapun 11 Usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor sebagai berikut: 

1. Kesehatan 

2. Bahan pangan makanan dan minuman

3. Energi 

4. Komunikasi dan teknologi informasi

5. Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal 

6.Logistik 

7.Perhotelan 

8.Konstruksi
 
9.Industri strategis 

10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu 

11. Kebutuhan sehari-hari 

Namun, jika pekerja atau masyarakat menemukan ada kantor dan tempat kerja yang melanggar aturan tersebut, dapat melaporkan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan melalui daring di tautan bit.ly/covid19perusahaan atau call center 112 atau Posko Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di nomor 081388376955.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar