Yamaha

BLT Pegawai Honorer: Ada 1,6 Juta Karyawan Non-ASN yang Belum Dapat Bantuan?

  Selasa, 15 September 2020   Editor
Ilustrasi (Prayogi/Republika)

JAKARTA,AYOBEKASI.NET -- Pemerintah tengah mempelajari detail rencana penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk pegawai honorer di seluruh Indonesia. 

Menurut penelusuran Ayojakarta, sampai dengan akhir tahun lalu, total karyawan non-Aparatur Sipil Negara (ASN), dulu dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), mencapai 4,286 juta orang. 

Angka 4,286 juta orang tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RBB) pada Januari 2020. Namun bukan jumlah tersebut yang bakal menerima BLT untuk pegawai honorer. 

Pasalnya, sudah sebagian pegawai honorer menerima BLT dalam bentuk bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja formal dan buruh yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memilki gaji di bawah Rp5 juta. 

Program bantuan tersebut sudah memasuki tahap ketiga. Dalam penjelasannya seperti dilansir Ayojakarta pada 12 Agustus, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan awalnya BSU atau BLT pekerja formal dan buruh akan diberikan kepada 13 juta orang. 

Calon penerima bantuan antara harus memenuhi syarat sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta. 

Namun, cakupan penerima BLT atau BSU pekerja formal itu kemudian diperluas dengan mengikutsertakan karyawan non-ASN di lembaga-lembaga milik negara yang sering disebut pegawai honorer. 

Dengan perluasan tersebut, kuota penerima BLT atau BSU itu meningkat menjadi 15,7 juta orang.Dengan menggunakan angka tersebut, berarti ada sekiitar 2,7 juta pegawai honorer yang masuk dalam program BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji di bawah Rp5 juta. 


Jadi, dengan data dari Kementerian PAN-RB dan Kemnaker, berarti ada sekitar 1,6 juta pegawai honorer yang belum menerima BLT dari pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri di bidang ekonomi untuk mendalami pengucuran BLT untuk para pegawai honorer di seluruh Indonesia.

Keinginan Presiden tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin 14 September 2020. Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan BLT karena sebagian karwayan itu tenaga sudah ada yang mendapatkan bantuan melalui BSU untuk pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.   

“Bantuan akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Namun kami sedang siapkan program dan detailnya,” ungkap Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto.  

Hal itu disampaikan Airlangga yang juga Menko Perekonomian dalam jumpa pers seusai ratas kemarini, 14 September. Sementara itu, pencairan BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 terus dikebut oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan untuk pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan tahap 1 dan tahap 2, menurut Kemnaker, sudah mencapai 5.248.226 orang atau 95,5% dari total calon penerima sebanyak 5,5 juta orang. 

Pencairan tahap 3 ditargetkan mulai Senin, 14 September 2020. Namun, penerima yang memiliki rekening Bank BCA dan bank swasta lain harus menunggu proses kliring antarbank sehingga membutuhkan waktu tambahan. 

Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, mengungkapkan berdasarkan data Kemnaker per 10 September 2020, realisasi penyaluran BSU tahap 1 telah mencapai 2.479.261 orang atau 99,17 persen dari total penerima tahap 1 sebanyak 2,5 juta orang. 

Kemudian untuk tahap 2, pencairan telah mencapai 2.768.965 orang atau 92,30 persen dari total penerima tahap 2 sebanyak 3 juta orang. Total untuk tahap 1 dan 2 sebanyak 5.248.226 atau 95,4% dari total 5,5 juta orang penerima. 

Terkait pencairan subsidi upah tahap 3, ia menjelaskan bahwa pihak Kemnaker membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemeriksaan data penerima bantuan yang jumlahnya lebih besar dari tahap 1 dan tahap 2 yaitu sebanyak 3,5 juta orang calon penerima. 
“Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) kami menggunakan 4 hari kerja itu secara maksismal untuk melakukan check list terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (8 September),” katanya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar