Yamaha

2024, Indonesia akan Kekurangan 2,5 Juta SDM Industri

  Selasa, 23 Juni 2020   Republika.co.id
ilustrasi industri. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan fokus pada program penyiapan SDM industri tahun depan. Pasalnya, pada tahun 2024, diperkirakan Indonesia akan kekurangan SDM industri sampai 2,5 juta.

Kekurangan itu, dijelaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, merupakan kondisi di luar berbagai program sumber daya industri yang ada di Kementerian Perindustrian.

"Ini kami bicara di luar program-program yang sudah ada di Kementerian Perindustrian. Nanti akan ada gap (kesenjangan) sebesar 2 koma sekian juta yaitu kebutuhan sumber daya manusia industri yang perlu atau yang dibutuhkan bagi industri pada 2024," tutur Agus dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa, (23/6/2020).

Agus pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,017 triliun Kemenperin pada 2021 untuk program Penyiapan SDM Industri. "Program ini sangat penting," tegasnya.

Ia juga mengusulkan tambahan anggaran untuk tiga program lainnya. Meliputi program perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri Rp1,5 triliun, lalu program penumbuhan industri subtitusi impor Rp500 miliar, dan program pengembangan infrastruktur digital sektor industri mencapai Rp410,7 miliar.

Agus menyatakan, anggaran Kemenperin masih sangat terbatas dan kecil. Sementara, kementerian sedang berupaya memulihkan industri lebih cepat.

Ia menyebutkan, pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2021 menyusut 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu bisa membuat daya saing industri nasional lebih kecil dibandingkan negara lainnnya.

"Antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kemenperin 2020 dan pagu indikatif tahun 2021 ada penurunan sebesar 12%. APBN kemenperin 2020 sebesar Rp2,952 triliun dan sekarang pagu indikatifnya sekitar Rp2,596 triliun," ujar Agus.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar