Yamaha

6 Cara Pemerintah Bantu Warga Miskin di Tengah Pandemi

  Rabu, 01 April 2020   Nur Khansa Ranawati
Presiden Joko Widodo. (Republika)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Presiden RI Joko Widodo menyatakan saat ini pihaknya akan berfokus menyiapkan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Priorotas ini juga dilakukan bersamaan dengan penanganan kesehatan warga yang terpapar Covid-19.

Jokowi menyebutkan, bantuan untuk masyarakat terutama lapisan bawah tersebut akan dilakukan melalui 6 mekanisme. Mulai dari penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), menaikkan kartu sembako, menggratiskan iuran listrik, hingga keringanan kredit.

Berdasarkan keterangannya dalam konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3/2020), keenam mekanisme tersebut di antaranya:

1. Peningkatan penerima manfaat PKH

Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%.

”Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkapnya.

2. Peningkatan jumlah penerima Kartu Sembako.

Jumlah penerima Kartu Sembako akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Sementara nilainya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Besaran tersebut akan diberikan selama 9 bulan.

3. Menaikkan anggaran Kartu Prakerja

Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang.

"Terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelasnya.

4. Penggratisan Tarif Dasar Lifstrik

Jokowi menyampaikan bahwa untuk warga Indonesia pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan. Yakni dari April hingga Juni 2020.

 ”Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” ungkapnya.

5. Antisipasi kebutuhan pokok

Pemerintah pusat telah mencadangkan Rp25 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

6. Keringanan pembayaran kredit

Presiden menyampaikan bahwa bagi para pekerja informal, telah terbit aturan mengenai keringanan pembayaran kredit yang mulai berlaku April ini. Para pekerja tersebut di antaranya meliputi ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian, dan sebagainya.

Hal tersebut berlaku untuk kredit di bawah Rp10 miliar. Jokowi menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan tersebut.

”Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelasnya.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar