Yamaha

Omnibus Law Dipandang sebagai Undang-undang Eliminator

  Kamis, 27 Februari 2020   Andri Ridwan Fauzi
buruh atau kaum pekerja diklaim bakal kena imbas buruk karena penerapan RUU Omnibus Law. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Rencana pemerintah mengeluarkan Undang-undang  Omnibus law mengundang perhatian anggota DPR RI dari fraksi PKS, Slamet. Menurutnya, NKRI yang menganut ‘civil law’ harus berubah haluan menerapkan tata hukum 'Omnibus law'.

“Ini harusnya pakar hukum bicara mengenai rencana pemerintah menerapkan Omnibus law, bukan cuma pengusaha, padahal selama ini tata hukum Indonesia menganut civil law,” ujar Slamet kepada media. Menurutnya, para pakar hukum saatnya berbicara apa konsekuensinya bila sekarang menerapkan Omnibus law?

Selama ini, kata Slamet, kita sudah mengenal undang-undang pokok atau undang-undang payung yang menjadi pokok dari beberapa undang-undang yang lebih rinci. Seperti misalnya UU Pokok Agraria, UU Pokok Kepegawaian, UU Pokok Kekuasaan kehakiman,  UU Pokok Kearsipan, UU Pokok Pemerintah daerah, UU Pokok Kehutanan, dan lainnya

Menurut Slamet, saat awal Omnibus Law (OL) diembuskan pemerintah, mereka mengatakan ini adalah undang-undang pokok atau undang-undang  payung. Namun kenyataannya banyak sekali pasal-pasal yang berubah dan hilang dari UU lama pada UU Cipta Kerja (UU Cika), hal ini memperlihatkan bahwa ini adalah UU "eliminator" atau UU  yang mengeliminasi banyak sekali produk hukum di UU lama.

“Omnibus law ini seperti UU eliminator yang mengeliminir atau menghapuskan banyak pasal dari UU yang lebih rinci yang ada sebelumnya,” tegasnya. Sehingga, kata dia, menjadikan UU yang berlaku sekarang menjadi tidak berlaku lagi.

Menurut Slamet, seharusnya jika UU OL ini adalah UU Pokok maka dia sekedar mengikat dan mengarahkan saja. Dengan kata lain, sambung dia, atau jika mau merapihkan bukan menghilangkan pasal yang sudah ada sebelumnya. "Jika dianggap banyak yang bertabrakan atau menyulitkan, tidak sebanyak itu yang dihapuskan. Terutama yang menyangkut perlindungan terhadap masyarakat".

“Jika begini selanjutnya bisa jadi bukan hanya UU lama yang dihilangkan tapi menghilangkan perlindungan terhadap eksistensi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Misalnya, sambung Slamet, UU omnibus law yang bernama UU Cipta  Kerja berpotenai mengeliminir atau menghapus 79 UU yang sudah ada sebelumnya. Artinya, kata dia, satu UU saja mengeliminir kerja DPR RI selama beberapa tahun.

”Dalam 1 tahun 1 komisi mungkin hanya bisa menghasilkan 2-4 UU baru. Ini betul2 menghapus produk legislasi DPR RI selama ini,” tegasnya.

Selain itu, sambung Slamet, 79 UU yang akan dihapus ini 55 UU di antaranya sudah masuk Prolegnas untuk diperbaharui di tahun ini.“Itu berarti juga akan  mengacaukan Prolegnas yang sudah disusun. Selain itu perlu di waspadai proses pembahasan UU OL ini seperti proses pembahasan RUU KPK yang super kilat,” tegasnya.

Sehingga fungsi legislasi DPR, kata dia, tidak dihargai sama sekali. Pemerintah bisa menjadi otoriter dan arogan bila mengabaikan pilar negara demokrasi yaitu proses legislasi di lembaga legislatif.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar