Yamaha NMax

Tahun 2020, Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Ditetapkan Rp 6,3 Triliun

  Sabtu, 09 November 2019   Firda Puri Agustine
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

CIKARANG PUSAT, AYOBEKASI.NET -- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Bekasi secara resmi disepakati. Total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 6.354.727.439.731.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menjelaskan, hal utama dalam penentuan belanja maupun PPAS program dan kegiatan perangkat daerah yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan keuangan daerah yang salah satunya dicerminkan melalui pendapatan daerah.

“Sebagaimana tercantum dalam KUA dan PPAS tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 5.559.749.967.941 (pendapatan daerah). Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan tersebut, maka alokasi belanja langsung sebagaimana disepakati dalam KUA dan PPAS tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.370.424.591.331,” kata Eka dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11/2019).

Adapun untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 2.984.302.848.400. Sehingga, apabila dijumlahkan, maka total belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun depan mencapai lebih dari Rp 6,3 triliun. 

Eka menyebut, pada 2020 nanti, berdasarkan tema pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dirinya akan mengarahkan prioritas pengembangan insfrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Pertama, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta pertanian. Kedua, peningkatan jalan Kabupaten, jalan penghubung antar Kabupaten/Kota, jalan antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan,” katanya.

Selain itu, dia juga menjelaskan, peningkatan infrastruktur dalam rangka mendukung penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dan kemiskinan. Begitu pula dengan peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pengembangan ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran. Peningkatan infrastruktur penunjang penyediaan layanan publik lainnya, seperti infrastruktur penunjang layanan pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, perluasan jaringan teknologi informatika, infrastruktur untuk mencegah bencana banjir dan mengatasi kekeringan, serta infrastruktur penunjang lainnya,” ujar Eka. 

Pemkab Bekasi juga berharap dapat bersinergi dengan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, melalui program pendukung Kabupaten Sehat dan Layak Anak, pembangunan alun-alun, serta gerakan membangun Desa.

“Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas dan sasaran pembangunan lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022 tetap dilaksanakan,” katanya. 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->