Yamaha Mio S

Keuangan Belum Stabil, Alasan Pemkot Tunggak Honor RT/RW

  Sabtu, 31 Agustus 2019   Firda Puri Agustine
Ilustrasi.

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengakui adanya penundaan honorarium RT/RW, kader Posyandu/PKK, Linmas, dan keagamaan. Hal ini disebabkan kondisi keuangan daerah yang belum stabil.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, mengatakan pihaknya memutuskan melakukan efsiensi pemberian insentif kemasyarakatan tersebut untuk menyeimbangkan kondisi keuangan.

“Hingga Maret 2019 honorarium sudah di cairkan. Kemudian kami tunda pembayaran dan Ini dilakukan Intinya agar terjadi keseimbangan fiskal,” kata Reny dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2019).

Dia melanjutkan, Pemkot Bekasi juga telah menetapkan prioritas pembayaran insentif kemasyarakatan pada APBD Perubahan 2019. Selain itu, pendapatan asli daerah dari sektor PBB ikut digenjot untuk melaksanakan belanja pembangunan dan kemasyarakatan.

"Di APBD Perubahan2019 juga sudah memuat hal itu. Namun, masih dikoreksi Pemprov Jabar,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh penerima insentif honorarium kemasyarakatan tetap menerima asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, pemberian Insentif kepada RT dilakukan sebesar Rp 1.250.000 dan Insentif RW sebesar Rp 1.750.000 dan Kader Posyandu sebesar Rp 400 ribu, insentif pimpinan atau pemuka umat beragama sebesar Rp 300 ribu, pemelihara rumah ibadah sebesar Rp 200 ribu.

Kemudian insentif kepada pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan sebesar Rp 750 ribu, dan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kelurahan sebesar Rp 500 ribu.

Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan terdiri dari 56 kelurahan. Jumlah RT sebanyak 7086, RW sebanyak 1013. Untuk pengurus dan anggota tim PKK , Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu ditotal berjumlah 16.101 orang. 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar