Yamaha Mio S

Kemenaker Berencana Buat Rekomendasi Pengupahan Pekerja Media

  Kamis, 29 Agustus 2019   Firda Puri Agustine
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia menggelar diskusi terbuka dengan membahas Analisis Pengupahan Pekerja Mass Media di Hotel Merapi Merbabu, Kota Bekasi, Rabu (28/8/2019).

BEKASI TIMUR, AYOBEKASI.NET -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia menggelar diskusi terbuka dengan membahas Analisis Pengupahan Pekerja Mass Media di Hotel Merapi Merbabu, Kota Bekasi, Rabu (28/8/2019).

Perwakilan berbagai media maupun asosiasi media di Kota Bekasi turut diundang, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bekasi, dan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Perwakilan Jakarta. Kemudian manajemen HRD Media, serta perwakilan wartawan media cetak, daring, dan elektronik.

Direktur Pengupahan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan RI Adriani mengatakan, diskusi ini dilakukan untuk mereview berbagai peraturan ketenagakerjaan salah satunya di bidang pengupahan bagi pekerja media massa.

AYO BACA : bank bjb syariah Dapat Penghargaan TOP Bank 2019

Ia mengatakan, menjadi perhatian pihaknya berbagai peraturan ini bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apalagi kini, di era industri 4.0 yang terus berkembang, sektor pengupahan juga pasti berubah dan perlu disesuaikan.

"Kita ingin peraturan kita mulai sekarang dan kedepan benar dibutuhkan di lapangan dan diimplementasikan dengan baik. Kami ingin mengatur secara komprehensif berbagai peraturan sehingga dunia usaha dan pekerja di berbagai sektor bisa dilindungi," kata Adriani.

Lebih lanjut, berbagai peraturan  yang sedang direview salah satunya Peraturan 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, peraturan ini belum bisa secara komprehensif mengatur upah pekerja media massa. Pihak perusahaan media menerapkan standar pengupahan yang bervariasi.

AYO BACA : Sekda Hadiri Pelantikan Pengurus HIPMI Kota Bekasi Periode 2018-2023

Pekerja di media cetak, daring, dan elektronik, secara upah berbeda dibedakan dari jenis pekerjaan dan jabatan. Kemudian jenis hubungan kerjanya bervariasi, sehingga terdapat mitra perusahaan dan pekerja dengan perusahan.

Selain itu, dari segi perbedaan misalnya pola kerja, terdapat yang berstatus pegawai tetap dan juga yang bukan pegawai. Lainnya, terdapat pekerja harian atau hanya sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Pola kerja ini juga akan berdampak pada pengaturan upahnya.

"Mungkin ada yang per bulan, harian, dan ada yang minimum. Ini perlu di cermati," ungkapnya.

Dalam diskusi juga disampaikan berbagai masukan dari pihak awak media mengenai sistem pengupahan yang berbeda. Dan intinya bagaimana kesejahteraan awak media baik wartawan cetak, daring, dan elektronik, bisa lebih baik lagi. Dari hasil diskusi dan peninjauan ke beberapa perusahan media, Kemenaker RI akan membuat rekomendasi terkait penyesuaian peraturan pengupahan.

Sementara Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Sajekti Rubiyah menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi diskusi terbuka sektor analisa pengupahan bagi pekerja media bisa digelar di Kota Bekasi. Diharapkan bisa membantu rekomendasi terkait review peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.

"Mudah-mudahan FGD dan peninjauan kelapangan membawa hasil positif sehingga pekerja jurnalis di Kota Bekasi khususnya bisa lebih baik lagi," ungkap Sajekti.

AYO BACA : Sebagian Wilayah Bekasi Mulai Turun Hujan


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar