Yamaha Mio S

Bekasi Jadi Jakarta Tenggara Perlu Dipikirkan Matang-matang

  Rabu, 21 Agustus 2019   Nur Khansa Ranawati
Petugas Dishub Kota Bekasi sedang mengatur lalu lintas di Simpang BCP, Bekasi Selatan. (Ananda M Firdaus/Ayobekasi.net)

BANDUNG, AYOBEKASI.NET -- Wacana Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta dengan nama 'Jakarta Tenggara' --bila terjadi-- dinilai tak akan banyak memberi dampak kerugian bagi Jawa Barat. 

Justru, konsekuensi politis dan banyaknya hal teknis yang diperlukan dari keputusan tersebut dianggap dapat membuat Kota Bekasi kewalahan apabila tidak diantisipasi dengan matang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan. Meski demikian, dirinya mengatakan pihak Pemprov Jabar secara umum menghormati wacana yang mengemuka.

"Kalau dari sisi kami, kami menghargai aspirasi tersebut. Tapi ini perlu dipikirkan matang-matang," ungkapnya ketika dihubungi ayobandung.com, Selasa (20/8/2019).

Dia menilai, secara umum Jabar tidak akan terlalu terpengaruh secara ekonomi bila akhirnya Kota Bekasi memilih untuk bergabung dengan DKI Jakarta. Meskipun, masih diperlukan kajian khusus untuk menghitung efeknya secara presisi.

"Kan wilayah kota-nya saja yang bergabung, Kabupaten Bekasi-nya tidak. Kita belum ada kajian detil, tapi bisa dihitung dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dihasilkan di daerah tersebut. Potensi ekonomi dan sebagainya tak terlalu berdampak pada Jabar. Justru yang harus dipikiran adalah untuk Kota Bekasinya," paparnya.

Salah satu hal utama yang perlu dipikirkan, dia mengatakan adalah turunnya status otonomi wilayah Kota Depok. Pasalnya, DKI Jakarta merupakan daerah khusus dimana otonomi berada di tingkat provinsi. Sehingga, alasan percepatan pelayanan publik justru bisa jadi akan terhambat.

"DKI Jakarta kan daerah khusus, otonomi hanya ada di tingkat provinsi. Jadi nantinya enggak ada DPRD untuk Kota Bekasi. Statusnya akan turun, yang tadinya daerah otonom mengurus dirinya sendiri, jadi semua diurus oleh DKI Jakarta," ungkapnya. Warga kotanya pun tak lagi dapat memilih walikota secara langsung.

Selain itu, dia mengatakan, rencana pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan juga perlu menjadi pertimbangan. Salah satu harapan warga yang pro atas wacana Jakarta Tenggara tersebut, dia mengatakan, disebabkan oleh upah dan tunjangan yang lebih besar.

"Ya bisa saja dapat tunjangan lebih besar, tapi perlu diperhitungkan juga wacana pemindahan ibukota negara. Kalau Jakarta statusnya bukan lagi ibukota, bisa saja kegiatan ekonomi di sana tidak lagi sepesat saat ini," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, urusan teknis seperti perubahan E-KTP bagi 2,9 juta penduduknya juga bukanlah hal mudah.

"Belum lagi hal teknis seperti yang paling sederhana saja, masalah E-KTP. Sekarang masih banyak yang belum punya karena blanko terbatas, bagaimana bila nanti ada jutaan warga yang perlu mengurus E-KTP baru. Hal-hal seperti ini juga perlu dipikirkan," pungkasnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar