Yamaha Mio S

Ombusdman Soroti Masalah Rombel dan Murid Titipan pada PPDB 22019

  Jumat, 21 Juni 2019   Ananda M Firdaus
Orang tua siswa mendaftarkan anaknya pada Pendaftaran Peserta Didik Baru 2017 jalur akademik di SMKN 1 Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Senin (3/7/2017). (Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti dua permasalahan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Dua potensi itu mengenai penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) dan calon peserta didik titipan yang jelas menyalahi aturan.

“Dua hal yang berpotensi terjadi berulang di dalam PPDB tahun ini adalah penambahan jumlah rombel dan calon peserta didik titipan. Khusus rombel kami memberi penekanan, kepala sekolah yang membandel dengan tetap membuka rombel (diluar ketentuan) akan membuka sanksi berupa pengurangan dana Bos untuk sekolah yang bersangkutan sesuai dengan pasal 41 ayat (1) huruf b Permendikbud 51/2018,” terang Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2019).

Berkaitan dengan sanksi diatas, Teguh berpendapat bahwa hal tersebut bersifat ambigu karena seharusnya kesalahan harus ditanggung oleh anak didik bukan penanggung jawab penambahan rombongan belajar yaitu para pejabat Sekolah dan dinas pendidikan selaku pengawas.

Oleh karena itu, Teguh meminta, agar kepala sekolah harus bebas dari intervensi sehingga penambahan rombel berpeluang dibuka.

“Kami mendorong kepala Sekolah yang mendapat tekanan untuk menambah rombongan belajar oleh pihak tertentu untuk melaporkanya ke dinas pendidikan dan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya,” ujar Teguh.

Imbauan untuk kepala sekolah ini juga ditujukan manakala kepala sekolah mendapat titipan calon peserta didik dari orang-orang tertentu. Karena itu dia berharap pihak sekolah dapat terbuka manakala terdapat temuan yang menyalahi aturan di lapangan.

Teguh pun menegaskan, bila kemudian kepala sekolah justru tidak melaporkan adanya calon peserta didik titipan tersebut dan malah memenuhi permintaan yang bersangkutan, pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan dugaan mal administrasi kepala sekolah terkait.

“Catat, dan laporkan ke kami nama para penitip itu agar kami sampaikan ke atasan dan lembaga mereka terkait tindakan tidak etis yang dilakukan jajarannya, dan jika intansi para penitip ini tidak memberikan sanksi apapun, kami akan sampaikan ke publik sebagai hasil laporan Inisiatif Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya,” tandasnya.


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar