Yamaha NMax

Perusahaan Diduga Pencemar Sangkal Buang Limbah B3 di Kali Bekasi

  Jumat, 12 April 2019   Ananda M Firdaus
DLH Kota Bekasi melakukan sidak ke lokasi pencemaran limbah B3 pada Kali Bekasi di Cipendawa, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Kamis (4/4/2019). (Dok. DLH Kota Bekasi).

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET—Setelah menemukan limbah B3 pada aliran Kali Bekasi, Kamis (4/4/2018), Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di enam perusahaan wilayah Cipendawa, Kecamatan Bantargebang.

Kepala DLH Kota Bekasi Jumhana Luthfi mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan tersebut, keenam perusahaan tak mengakui bahwa limbah yang dibuang pada aliran kali ulah perusahaannya.

"Enam perusahaan itu kemarin sudah kami panggil, tetapi merekam tidak ada yang ngaku," kata Luthfi, Jumat (12/4/2019).

Luthfi menjelaskan, kala itu, dugaan limbah yang dibuang hasil pelaporan warga.  Saat menyidak langsung, pihaknya menemukan sebuah gorong-gorong yang tersambung langsung dengan Kali Bekasi. Air dari gorong-gorong tersebut menyebabkan air kali berubah berwarna cokelat keputihan.

Hal tersebut tentunya menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Pasalnya, selain berdampak pada ekosistem kali, begitu juga akan merugikan para pemukim yang tinggal di bantaran kali.

Menurut Luthfi, kendati para perusahaan menyangkal telah membuang limbah, pihaknya berencana untuk melakukan pemeriksaan ulang. Ia menjelaskan, pihaknya diberi kewenangan melakukan sidak setelah ada aturan yang memayunginya.

"Sekarang kan kita sudah punya peraturan bersama dalam penindakan dengan pencemaran limbah. Peraturan bersama sebagai pengikat kami untuk melakukan sidak ulang," jelas Luthfi.

Selain upaya tersebut, Luthfi mengaku sudah mengantongi bukti pencemaran berupa sampel limbah dari lokasi pencemaran. Namun, hasil laboratorium belum keluar. Dia meminta agar hasilnya dapat keluar secepatnya dalam hitungan seminggu kurang.

Luthfi menjelaskan, upaya pihaknya pun tidak sebatas pada pembinaan agar para perusahaan bisa sadar lingkungan. Pihaknya pun kerap berkoordinasi dengan DLH provinsi maupun KLHK terkait peristiwa-peristiwa semacam ini untuk melakukan langkah hukum terhadap perusahaan nakal.

"Jadi, kami pun punya kewenangan untuk melakukan penyegelan," tandasnya. 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar