Yamaha NMax

Pembangunan SDM Selamatkan Bonus Demografi Indonesia

  Senin, 08 April 2019   Ananda M Firdaus
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam kegiatan penyerahan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Binakarya Mandiri, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (24/1/2019). (Dok. Humas Kemnaker)

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET -- Menteri Perindustrian RI, Hanif Dhakiri menyatakan pada tahun 2019 kementeriannya akan memfokuskan pelatihan pendidikan vokasi. Hal itu sesuai arahan presiden untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi," kata Hanif di BBPLK Cevest Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Minggu (7/4/2019). 

Dia mengatakan, seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Menaker.

Terkait dengan pelatihan vokasi,  kementeriannya telah melakukan sejumlah terobosan, antara lain seperti masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, serta sertifikasi uji kompetensi.

Adapun masifikasi pelatihan di BLK meliputi triple skilling, yakni skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling bertujuan untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill, up-skilling untuk meningkatkan skill, sementara re-skilling untuk mendapatkan keterampilan baru.

Sementara itu, untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, dibangun BLK komunitas. Pada tahun 2017 pemerintah berhasil membangun sebanyak 50 BLK komunitas, tahun 2018 75 BLK komunitas, sementara 2019 naik menjadi 1.000 BLK komunitas dengan basis sekolah keagamaan.

Menurut Hanif, prioritas pembangunan SDM juga ditujukan dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia yang diprediksi puncaknya terjadi 2025-2030. Pada masa itu, sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan usia-usia produktif. 

Disamping itu, berdasarkan riset McKinsey Global Institute, disebutkan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.

Alih-alih menjemput kejayaan ekonomi dunia, maka bonus demografi mesti diakomodir dengan cara meningkatkan kualitas setiap individu. Salah satu caranya yakni melalui pelatihan vokasi, diharapkan dapat tertanam dan diterapkan di masa-masa selanjutnya. 

"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi," tandas Hanif. 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar