Yamaha

Pegawai TKK Bekasi Jadi Pengawas TPS, Syaikhu: Jangan Sampai Dilibatkan

  Minggu, 24 Maret 2019   Ananda M Firdaus
Ahmad Syaikhu dalam panggung acara deklarasi relawan Prabowo-Sandi, Poros Mekkah Bekasi, di Lapangan Multiguna Bekasi Timur, Minggu (24/3/2019). (Ananda M Firdaus/Ayobekasi.net)

BEKASI TIMUR, AYOBEKASI.NET--Mantan Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi salah langkah bila melibatkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemerintah Kota Bekasi menjadi Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengajuan itu sesuai dengan surat dari Ketua Bawaslu Kota Bekasi, bernomor 068/K.Bawaslu.JB.21/PM.00.02/III/2019 tertangal 21 Maret 2019 yang kemudian dijawab oleh surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi nomor 800/2375/BKPPD.PKA tertanggal 22 Maret 2019 dengan perihal Pegawai TKK sebagai Petugas Pengawas TPS.

AYO BACA : Pepen Ingin Pemerintahannya Baik Seperti Saat Bersama Ahmad Syaikhu

Dari surat yang diterima ayobekasi.net, terlampir sebanyak 1895 pegawai TKK untuk dijadikan Petugas Pengawas TPS. Mereka terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Sosial Kota Bekasi.

Syaikhu menilai seharusnya TKK di posisikan sama seperti halnya aparatur sipil negara (ASN). Maka seharusnya yang dilibatkan menjadi pengawas TPS diutamakan bukan dari pegawai pemerintahan.

AYO BACA : Kesan Syaikhu Mendampingi Pepen Lima Tahun Terakhir

\"Sebenarnya ya itu bermasalah, menurut pandangan saya sih, hal-hal seperti itu tidak boleh dilibatkan, karena udah termasuk, hampir sama kan TKK ini dengan PNS atau ASN,\" katanya ditemui usai acara deklarasi relawan Prabowo-Sandi, Poros Mekkah Bekasi, di Lapangan Multiguna Bekasi Timur, Minggu (24/3/2019).

Mengutip perkataan Ketua Jajaka Nusantara, Damin Sada, menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini penyelenggaraan pemilu harus mencitrakan rasa berkeadilan. Menurutnya, penyelenggara harus menjamin suasana pemilu damai, alih-alih menjaganya dari perasaan saling curiga.

\"Ya itu yang mungkin disampaikan sama Pak Damin Sada, seluruh elemen harusnya fairness, artinya ada asas keadilan itu dilaksanakan. Mereka yang memang di aturan perundangan tidak diperkenankan, mohon tidak juga diikutsertakan, jadi ini untuk memberikan rasa keadilan dan suasana kedamaian di masyarakat,\" tandasnya.

AYO BACA : Soal Cawagub DKI Jakarta, Pepen Pernah Berpesan ke Anies Mengenai Syaikhu


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar