Yamaha Aerox

Pengamat: Masalah TPA Burangkeng Sangat Pelik

  Jumat, 15 Maret 2019   Ananda M Firdaus
Aksi warga menutup TPA Burangkeng, Senin (4/3/2019). (Ananda M. Firdaus/Ayobekasi.net)

SETU, AYOBEKASI.NET—Persoalan yang menggelayuti TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, dinilai pelik. Hingga saat ini, tuntutan warga belum diamini, sementara penutupan TPA sudah terjadi 12 hari hingga menimbulkan penumpukan sampah di berbagai wilayah. 

Di satu sisi, pemerintah enggan memberi kompensasi tunai untuk warga karena tidak berlandaskan peraturan untuk direalisasi. Sebaliknya, kompensasi bisa direalisasi dengan bentuk lain, misalnya pembangunan infrastruktur, pemberian jaminan kesehatan, dan pendidikan.

Menyusul penolakan pemberian kompensasi tunai atas hasil pertemuan antara Tim 17 dengan Pemkab Bekasi pada Rabu (13/3/2019), warga tetap kekeh menutup TPA. Namun, pemerintah kemudian mengancam membuka TPA secara paksa Jumat (15/3/2019) ini. 

Hal ini dinilai berpotensi membuat bentrokan antara aparat dengan warga. Mengingat, pada aksi unjuk rasa penutupan TPA pekan sebelumnya, warga yang turun mencapai ratusan massa sehingga dikhawatirkan rencana pembukaan paksa menimbulkan keributan. 

"Yang kita harapkan jangan sampai anarkis, karena ini berkaitan dengan citra pemkab sendiri dalam pelayanan publik. Artinya jangan memaksakan diri (membuka TPA)," ujar pengamat lingkungan dari Koalisi Persampahan Nasional, Benny Tunggul, Jumat (15/3/2019).

Benny mengungkapkan, sebenarnya kompensasi ini bisa diredam dari dahulu jika pemerintah memfasilitasi kebutuhan dasar warga, seperti pemberian jaminan kesehatan, pendidikan, maupun pengelolaan TPA yang lebih baik. Namun langkah tersebut tidak efektif karena masalah dibiarkan berlarut-larut. 

Benny menilai, untuk menggelontorkan kompensasi berupa tunai pun tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, hal ihwal yang mesti dilakukan seperti perluasan TPA saja sampai sekarang tidak direalisasi. 

"Melihat kemampuan keuangan daerah, masalahnya sekarang saja anggaran DLH tidak memadai untuk pengelolaan sampah di kabupaten yang begitu besar. Kita tahu bahwa dari 23 kecamatan, sampah yang tertampung di Burangkeng hanya sebagian kecamatan saja," katanya.

Masalah lainnya, ketika perluasan tidak bisa dilakukan, upaya pengurangan sampah itu sendiri sehingga tidak banyak memakan tempat di TPA tidak dilakukan. Buktinya tidak ada pemaksimalan peran bank sampah di tiap wilayah, maupun tidak menerapkan teknologi yang mampu mengurangi volume sampah TPA. 

"Ini kan membuat sesuatu bom waktu. Maka wajar saja warga melakukan unjuk rasa untuk diperhatikan," katanya. 

Benny pun mengharapkan tidak ada pembukaan paksa TPA Burangkeng. Dia menilai, pemerintah lebih baik mencari lagi solusi untuk meredam keinginan warga ini. 

"Apakah benar, membuka TPA karena mendapat pressure dari warga lain karena sampah menumpuk? Kalau sudah darurat sampah lakukan regresi, dalam arti menggunakan anggaran sehingga menjadi solusi untuk optimalisasi TPA Burangkeng. Tidak menekan, sampai muncul potensi kekerasan kepada masyarakat di lingkungan mereka sendiri," tandasnya. 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar