Yamaha NMax

Kades Burangkeng Kuasakan Putusan Warga Kepada Tim 17

  Kamis, 14 Maret 2019   Ananda M Firdaus
Kepala Desa Burangkeng, Nemin. (Ananda M Firdaus/ayobekasi.net)

SETU, AYOBEKASI.NET -- Kepala Desa Burangkeng, Nemin, mengungkapkan bahwa dia tidak sama sekali dapat menghalangi keinginan warga untuk mendapatkan timbal balik dari adanya  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Warga masih sepakat untuk menutup (TPA) Burangkeng setelah pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Rabu (13/3/2019) sama sekali tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan warga.

Nemin mengatakan, segala urusan mengenai TPA Burangkeng sudah kuasakan pada Tim 17 yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat maupun melanggengkan aspirasi tersebut untuk direalisasikan oleh pemerintah. Tim 17 juga mengurusi dibuka atau ditutupnya TPA.

\"Saya serahkan kepada Tim 17, kalau urusan ada yang tolak, itu kan nanti berhadapan dengan warga masyarakat. Bukan suara saya sebagai kepala desa, tapi suara rakyat dari Tim 17 itu,\" katanya, Kamis (14/3/2019).

AYO BACA : Tidak Ada Kompensasi, Warga Tetap Tutup TPA Burangkeng

Dia mengomentari mengenai pertemuan antara Tim 17 dengan pemerintah pada Rabu (13/3) yang belum berujung pada hasil. Menurutnya, wajar bila tim kemudian walkout atau keluar dari forum rapat, karena masalah yang selalu dielu-elukan warga mengenai kompensasi tidak dibahas.

\"Kalau memang pemda belum bisa menampung aspirasi masyarakat, Tim 17 yang mewakili masyarakat ya wajar kalau walkout karena belum menerima hasilnya,\" ujarnya.

Sebelumnya, ketua Tim 17, Ali Gunawan mengungkapkan, awalnya pembahasan dalam pertemuan berjalan lancar. Pihaknya sebelumnya mengajukan 7 permintaan untuk direalisasi. Hanya, pertemuan tidak membahas masalah paling penting yakni kompensasi uang kesejahteraan warga.

AYO BACA : Nasib TPA Burangkeng Diharapkan Membaik Usai Bertemu DLH

\"Kalau untuk sebagian permintaan sudah bisa, karena sudah ada tindak lanjut. Baik itu infrastruktur, kesehatan. Tapi kemudian kita walkout karena kompensasi sama sekali gak ada padahal sebelumnya sudah ada komitmen kompensasi siap diberikan, mau dibuat payung hukumnya, mau itu pergub atau perda dikondisikan lah itu,\" ujar Ali, Kamis (14/3/2019).

Tujuh permintaan itu antara lain meliputi masalah pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kesejahteraan, pengelolaan sampah TPA secara profesional, adanya zona industri, serta membuat kesepakatan tertulis antara warga dengan Pemda.

Sejumlah poin permintaan sudah disepakati dengan rencana realisasi secara berkala antara tahun anggaran 2019 dan 2020. Tadinya, Tim 17 menganggap pembahasan itu juga akan merumuskan masalah kompensasi, seperti besaran uang atau jumlah warga yang bisa menerima kompensasi. 

\"Sebenarnya sama seperti wilayah lainnya permintaan kita yang disepakati, cuma masyarakat kita itu kompensasi. Tapi itu gak ada sama sekali pembahasan,\"  katanya. 

Dia pun menegaskan, TPA Burangkeng belum akan dibuka karena kesepakatan gagal, meskipun kabar ribuan ton sampah sudah menumpuk di luar Desa Burangkeng, mengingat TPA sudah ditutup selama 10 hari.

\"Jangankan orang luar Burangkeng, warga Burangkeng juga sekarang belum bisa buang TPA untuk saat ini. Warga juga komplain, karena sampahnya numpuk,\" ungkapnya. 

AYO BACA : Warga Tutup TPA Burangkeng Sampai Ada Perjanjian Tertulis


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar