Yamaha Aerox

Kebijakan KS NIK Non-BPJS Dinilai Kontraproduktif

  Senin, 11 Februari 2019   Ananda M Firdaus
Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) Kota Bekasi. (Ananda M Firdaus/ayobekasi.net)

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET -- Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan baru tentang peruntukan penggunaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) bukan untuk peserta aktif BPJS Kesehatan awal Februari lalu. Kebijakan itu dinilai kontraproduktif dengan sejumlah hal.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), Adri Zulpianto, mengatakan kebijakan tersebut kontraproduktif salah satunya pada masalah penganggaran KS NIK yang naik setiap tahun. Namun, kebijakan ini tidak secara langsung mengurangi pengguna KS NIK.

"Pada tahun 2017, anggaran KS sebesar Rp 90 Miliar. Tahun 2018 naik menjadi R p180 Miliar. Lalu ketika memasuki tahun 2019, KS mendapat anggaran sebesar Rp 400 Miliar. Dengan anggaran yang begitu fantastis, kenapa ada pengurangan pengguna KS?" kata Adri, Senin (11/2/2019).

Adri menilai, jika masyarakat Kota Bekasi hanya ingin menggunakan fasilitas KS NIK, maka dampaknya penggunaan BPJS di Kota Bekasi akan berkurang. Hal ini dinilai akan menjadi kerugian bagi BPJS.

Di sisi lain, berlakunya aturan pengguna KS NIK yang baru untuk mereka yang belum terdaftar BPJS, juga merugikan masyarakat yang sudah terdaftar di BPJS. Sejak kemunculan KS NIK banyak pengguna BPJS yang beralih, sehingga selama menggunakan KS NIK masyarakat secara otomatis menunggak iuran BPJS.

"Selain itu, berubahnya kebijakan penggunaan KS pasca Pemilukada Kota Bekasi, memunculkan dugaan kuat bahwa program yang muncul menjelang pilkada tersebut merupakan program sesaat yang hanya difungsikan untuk pencitraan dan diluncurkan tanpa persiapan yang matang," ujarnya.

Adri mempertanyakan dasar dari perubahan kebijakan pengguna KS NIK. Dia meminta agar jangan sampai perubahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Jika demikian, aturannya dapat diubah-ubah tergantung selera penguasa Kota Bekasi.

"Jangan jadikan masyarakat sebagai alat untuk menarik simpati pemilu, setelah pemilu, justru masyarakat menjadi korban program pencitraan," tambah dia. 


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar