Yamaha NMax

Pemkot Bekasi Lunasi Tunggakan KS-NIK dengan 32 RS Swasta

  Rabu, 02 Januari 2019   Ananda M Firdaus
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. (Ananda Muhammad/ayobekasi.net)

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET -- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperpanjang perjanjian kerja sama (PKS) dengan 32 Rumah Sakit Swasta terkait pelayanan kesehatan untuk pengguna Kartu Sehat Berbasis NIK (KS-NIK). 

Hal itu menjawab keresahan warga karena KS-NIK sebagai program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) digadang-gadang tidak bisa dipergunakan lagi pada 2019 lantaran klaim tagihan sekitar Rp200 miliar belum dilunasi kepada pihak rumah sakit. 

Pihaknya sebelum memasuki tahun 2019, telah membuat tim verifikasi untuk merinci laporan tagihan dari setiap rumah sakit tersebut agar pembayaran dapat dilunasi. 

"Kartu Sehat ini adalah jaminan kesehatan daerah milik Kota Bekasi, masih aktif hingga saat ini dan tidak ada (warga) yang tidak terima Kartu Sehat," kata Rahmat, Rabu (2/1/2019). 

Dia mengatakan, mengenai penggunaan KS-NIK sendiri, warga sedapatnya bisa menyesuaikan diri ketika menggunakan kartu dengan kebutuhan sakit yang dialaminya maupun pada anggota keluarganya. 

Pepen menjelaskan, jika warga mengalami sakit ringan, misalnya pusing, batuk, demam, BAB yang tidak lancar, agar segera ke Puskesmas di wilayah sesuai domisili.

"Dipastikan pelayanannya akan sama dengan rumah sakit lainnya dan jika memang didapati sakit kelanjutan (harus dirujuk) agar disegerakan ke rumah sakit terdekat," katanya. 

Selain itu, lanjutnya, jika memang mengalami sakit dengan kondisi yang berakibat fatal, maka segera dilarikan ke rumah sakit. Pihaknya memastikan warga tetap dilayani dengan program KS-NIK.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bekasi, Irwan Heryanto, mengungkapkan tunggakan ke rumah sakit tersebut bukan bermaksud menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. 

Pihaknya hanya ingin kejelasan mengenai bentuk PKS kedepannya, lantaran bila terjadi lagi penunggakan maka akan berdampak pada rumah sakit itu sendiri. Misalnya, terhambatnya gaji pegawai, pembayaran jasa medis, hingga ketersediaan obat-obatan. 

"Dan kalaupun PKS atau MoU sudah ada, sistemnya seperti apa, karena kita tidak mau lagi kejadian tahun 2018 ini pembayarannya dari sejak pertengahan tahun itu sudah terhambat. Terakhir di bulan Oktober (2018) kurang lebih sekitar Rp200 miliar," katanya. 
 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar