Yamaha NMax

Supaya Tak Mangkrak, Bus Trans Patriot Perlu Perda Operasional

  Selasa, 09 Oktober 2018   Ananda M Firdaus
Ilustrasi Bus Trans Patriot. (Ananda Muhammad/ayobekasi.net)

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET -- Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya mencari cara, agar moda transportasi massal lokal Bus Trans Patriot segera mengaspal. 

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan bagian hukum pemerintahan dalam rencana pengoperasian bus itu. 

Kesimpulannya, perlu dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) dalam pendanaan operasionalnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku pihak yang akan menjalankan Bus Trans Patriot.

"Pada saat perda itu sudah kita ajukan kepada yang terhormat (DPRD), nanti ditindaklanjuti dengan Perwal. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kunci dalam menjalankan percepatan operasional Trans Patriot," kata Tri, Selasa (9/10/2018). 

Tri mengungkapkan, BUMD yang dipercaya mengelola Bus Trans Patriot yakni Perusahana Daerah Mitra Patriot (PDMP). Akan tetapi, kejaksaan sempat menyatakan PDMP kurang memenuhi kriteria pengelola, sehingga timbul opsi menunjuk pihak ke tiga.

"Bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk melakukan operasional itu," kata Tri. 

Bus Trans Patriot sudah lama diluncurkan dan diperkenalkan pada Desember 2017. Akibat gagal lelang operator, bus tersebut menjadi mangkrak. Padahal sejumlah fasilitas seperti halte, juga penyediaan 9 armada telah dilakukan jauh-jauh hari. 

Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan bahwa operasional Bus Transpatriot menjadi salah satu prioritas program 100 hari kerja pasca dirinya dilantik. Ditargetkan bus tersebut dapat mengaspal Desember 2018. 
 


  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar